Apa itu, E-government?

Istilah e-government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah. Teknologi tersebut termasuk email, WAN (Wide Area Network), Internet, peralatan mobile computing (HP, laptop, PDA), dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam berbagai bentuk. Suatu hal yang perlu diingat adalah, bahwa menerapkan e-government sama sekali tidak sama dengan menjadikan kantor-kantor pemerintahan sebagai lingkungan high-tech (teknologi tinggi). Melainkan, e-government bertujuan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membuat layanan pemerintah lebih dekat pada orang-orang yang menggunakan layanan-layanan tersebut, yaitu masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam e-government dapat mencapai berbagai tujuan. Contohnya, dengan TIK dapat diterapkan pelayanan yang lebih efisien pada masyarakat. TIK juga dapat memberdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Selain itu, TIK dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Di samping manfaat-manfaat tersebut, penerapan TIK secara strategis sangat mendukung tujuan-tujuan utama dari program KGRIP, yaitu mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan pemasukan daerah, dan/atau mengurangi pengeluaran pada beberapa lapisan instansi pemerintahan.

Metode yang digunakan untuk memaksimalkan manfaat dari e-government tidak kalah pentingnya dengan konsep e-government sendiri. Setiap inisiatif e-government seharusnya memenuhi tiga kriteria di bawah ini:

• Memberikan kenyamanan dan kepuasaan bagi masyarakat

• Sistemnya terpadu dan efisien

• Mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam hal pemerintahan

Kenyamanan dan Kepuasan: para konsumen layanan e-government (masyarakat umum, pelaku bisnis, dan pegawai negeri) harus dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan menggunakan cara-cara yang nyaman, mudah/menyenangkan untuk digunakan, dan memberi layanan seperti yang diinginkan. Hal ini dapat termasuk:

• Mengidentifikasikan kebutuhan para konsumen, juga kemampuannya dalam mengakses informasi dan layanan, untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan cukup mudah digunakan.

• Mengkategorikan dan mengindeks informasi dan layanan, dan juga memberi gambaran mengenai informasi dan layanan tersebut agar mudah diakses oleh orang yang latar belakang pendidikannya berbeda-beda.

• Mengembangkan metode yang memungkinkan informasi dan layanan yang sama dapat diakses dengan cara yang berbeda-beda, misalnya melalui kios komputer di kantor pemerintah, PC, CTC (balai teknologi masyarakat), bahkan telepon selular.

• Menyediakan mekanisme keamanan, baik untuk menjamin privasi para konsumen maupun untuk melindungi data pemerintah yang sensitif dari orang-orang yang tidak berkepentingan.

Terpadu dan efisien: informasi dan layanan e-government harus terpadu dan dikemas dalam bentuk yang lebih hemat dibandingkan sebelumnya, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Hal-hal yang harus dipertimbangkan termasuk:

• Pelayanan terpadu akan memerlukan sistem-sistem bisnis dan teknologi yang berdasar standar-standar terbuka (open standards based), agar dapat saling terintegrasi.

• Penduplikasian data harus diminimalkan melalui pengelolaan bersama antar instansi-instansi pemerintah.

• Layanan-layanan pemerintah yang berbeda harus disajikan dalam bentuk terpadu yang berguna untuk komunitas-komunitas tertentu, misalnya sektor usaha, instansi pemerintah yang lain, dan masyarakat umum.

• Harus ditentukan apakah, dimanakah, dan bagaimanakah teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada dapat direvisi atau di-update untuk mendukung pelayanan efektif dengan harga yang terjangkau.

Partisipasi: pada akhirnya, dengan adanya cara yang lebih mudah mengakses informasi dan layanan pemerintah, maka masyarakat menjadi lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Fasilitas pendukung yang harus diberikan oleh para arsitek e-government termasuk:

• Menyediakan berbagai cara untuk berhubungan dengan pemerintah. Konsumen yang memilih untuk tidak menggunakan fasilitas online masih dapat berhubungan dengan pemerintah melalui cara biasa (misalnya, berkunjung ke kantor pemerintah).

• Menggolongkan informasi pemerintahan dalam bentuk yang lebih mudah dijangkau oleh orang yang mempunyai pendidikan dan keahlian yang berbeda.

• Menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa informasi dari pemerintah yang penting dipublikasikan online secara rutin.

• Menyediakan fasilitas yang memungkinkan konsultasi interaktif di antara instansi pemerintah, di antara instansi pemerintah dan sektor usaha, dan di antara instansi pemerintah dan masyarakat umum.

• Menerapkan metode yang teratur agar masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang penting.

Tujuan-tujuan yang diuraikan di atas merupakan hal-hal dasar yang mendukung e-government. Namun, untuk memulai proses perencanaan bagaimana e-government dapat diimplementasikan dan disosialisasikan pada masyarakat, kita harus mengerti secara teknis bagaimana layanan-layanan e-government dapat disediakan, dan juga bagaimana menilai tingkat kesiapan suatu komunitas untuk mengadopsi dan menggunakan layanan-layanan yang disediakan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(end excerpt)